Saya tergelitik ingin sedikit berbagi mengenai kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu di Australia untuk mempelajari RUU Fakir miskin. Secara singkat, kunjungan ini layak dipertanyakan karena dianggap kurang efektif dan transparannya kegiatan yang berlabel “Studi Banding” yang marak dilakukan di masa reses DPR belakangan ini. Kalau tidak salah, pada saat yang bersamaan, kunker juga di lakukan ke Spanyol dan Jerman pada masa parlemen di negara tujuan sedang reses.

Setelah mempelajari esensi dari kegiatan ini, PPI Australia menilai bahwa studi banding ini kurang tepat waktunya karena dilakukan pada saat reses Parlemen Australia. Juga melihat agenda kegiatan, studi banding ini dinilai tidak memberi efektifitas yang signifikan karena tidak tepat sasaran. Lengkapnya, PPI Australia mengirimkan Surat Terbuka kepada Komisi 8 DPR RI untuk mengkaji kembali jadwal dan tujuan kegiatan. Surat terbuka tersebut bisa dilihat disini: http://ppi-australia.org/?p=597. Surat ini kemudian dengan cepat menyebar di berbagai jejaring sosial dan dimuat dibeberapa media nasional. Keesokan harinya, pihak Komisi 8 memberikan balasan yang kemudian segera ditanggapi oleh PPI Australia: http://ppi-australia.org/?p=622. Intinya, Komisi 8 tetap berangkat.

Di sela-sela padatnya kegiatan anggota komisi 8 tersebut, keinginan PPI Australia agar diberikannya akses peliputan media selama studi banding tersebut untuk transparansi, tidak ditanggapi. Meski demikian, Ketua Komisi 8 mengijinkan untuk wawancara. Hasil wawancara ini ditulis secara memikat disini: http://www.rantang.com.au/2011/04/29/catatan-mengenai-kunjungan-kerja-komisi-viii-dpr-di-australia/. Rekaman lengkapnya, bisa diunduh disini: http://www.rantang.com.au/uploads/2011/04/abdul-kadir-dan-dirgayuza.mp3. Yang menarik adalah pernyataan Ketua Komisi 8 dalam menyikapi harapan SELURUH bangsa Indonesia terhadap wakil-wakilnya di DPR. “Saya dipilih 70 ribu lebih di dapil saya. Sampai hari ini memang dapil saya tidak ada yang protes satu pun saya kunjungan ke luar negeri. Artinya menurut undang-undang, saya bertanggungjawab secara moral politik terhadap dapil saya.”

Pada hari Minggu, 30 April 2011, PPI Australia berhasil diberikan kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat yang bermukim di Melbourne, akademisi, PPI Australia, dan pihak-pihak lain yang berminat hadir. Sebelumnya, pertemuan semacam ini tidak ada dalam agenda studi banding, meski sudah diusulkan sebelumnya, namun tidak ditanggapi. Acara yang sebelumnya merupakan jamuan makan malam, bisa direvisi menjadi audiensi sekaligus makan malam, Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung via Radio PPI Sedunia: http://www.radioppidunia.org/chat-listen. Seluruh rekaman audiensi dengan wakil rakyat tersebut bisa di unduh disini: http://www.mediafire.com/file/soz355ptzgf1a06/Dialog%20bersama%20DPR%20RI%20di%20Melbourne1.mp3 dan http://www.mediafire.com/file/evv1rziduxh7pig/Dialog%20bersama%20DPR%20RI%20di%20Melbourne2.mp3.

Berbagai hal menarik terjadi. Sebelum mulai acara, ada wakil PPIA yang hendak mewawancara salah satu anggota DPR tersebut. Yang bersangkutan sudah bersedia, namun kemudian batal, dengan alasan tidak dijinkan oleh Ketua. Demikian juga ketika audiensi berlangsung, rekan-rekan mungkin bisa merasakan – setelah mendengarkan rekaman utuhnya – bahwa wakil-wakil kita yang ada di audiensi ini tidak pernah langsung menjawab esensi masalah yang ditanyakan, sehingga banyak waktu terbuang, dan ujung-ujungnya tidak menjawab apa-apa. Dari 1 jam yang diberikan (8pm – 9pm), kemudian tambahan 30 menit, bisa dikatakan tidak ada hal esensial yang didapat. Satu hal yang paling ramai menjadi perbincangan adalah ketika mereka ditanyai email resmi. Hal ini menjawab “tantangan” ketua komisi yang menyatakan secara terbuka akan tetap menerima masukan-masukan mengenai RUU Fakir miskin ini. Namun, mereka seperti kebingungan memberikan email (dan kontak) RESMI. Ada yang memberikan kontak pribadi. Rekaman visualnya bisa dilihat disini: http://www.youtube.com/watch?v=8dEjGOPfAqA&feature=share. Sayangnya, setelah dicoba mengirim email, jawaban seperti ini yang diperoleh:

Terima kasih atas keperdulian anda pada Bangsa Indonesia. Dan pasti anda mengirim email ini untuk meyakinkan apakah ini benar email Komisi VIII DPR-RI yang disebutkan dalam pertemuan dengan PPIA di Melbourne. Nyatanya itu tidak benar karena alamat email ini adalah milik saya yang Bukan Komisi VIII.

Salam,
Bukan Komisi VIII

Sangat menarik! Bahkan, hanya sesaat setelah jawaban mereka diberikan, salah seorang teman di twitter sudah langsung menulis “Dari Australia: katanya e-mail RESMI Komisi 8 DPR-RI adlh komisi8@yahoo.com. Tp email tsb not exist. Dewan mau membodohi rakyat!” Memang, ada kemungkinan alamat email itu, dengan berbagai variasinya, sudah dengan cepat diakuisi oleh orang lain. Namun, itu justru menunjukkan bahwa anggota DPR tersebut kurang terbuka. Keseluruhan, hasil evaluasi resmi dari seluruh kegiatan studi banding itu, disampaikan oleh PPI Australia disini: http://ppi-australia.org/?p=633.  Sebagai tambahan, bisa dilihat juga press release pertemuan PPI Jerman dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI disini: http://www.ppiberlin.org/info/press-release-hasil-pertemuan-ppi-jerman-dengan-baleg-dpr-ri/.

Banyak hal menarik lainnya. Banyak hal yang bisa dipelajari sebagai bahan refleksi kita semua ke depan akan pentingnya kualitas yang baik dari wakil rakyat ini. Akan pentingnya kinerja dan transparansi publik. Akan pentingnya mendahulukan kepentingan orang banyak diatas kepentingan pribadi. Tulisan ini tidak bermaksud memihak atau beropini tak berdasar, namun hanya menyampaikan fakta yang ada. Maaf, jika ada yang kurang berkenan.

P.S. Image Source